Sejarah Amerika Serikat, peranan Amerika Serikat di Indonesia

Peranan Amerika Serikat di Indonesia

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sejarah Amerika

Dosen Pengampu Dr. Suranto M.Pd

Tugas Individu

Oleh:

EUIS SUNDANI

120210302050

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH

UNIVERSITAS JEMBER

2014

Prakata

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala rahmat dan karunai-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah “Peranan Amerika Serikat Di Indonesia ” yang merupakan salah satu dari komponen nilai tugas individu mata kuliah Sejarah Amerika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas jember.

Penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak.  Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1.      Drs. Suranto M.Pd , selaku Dosen pengampu mata kuliah Sejarah Amerika yang telah membimbing selama penulis menyelesaikan makalah ini;

2.      Teman-teman yang telah memberi dorongan dan semangat;

3.      Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan makalah ini.  Akhirnya penulis berharap, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Jember, 6 Mei 2014

Penulis

Daftar  Isi

Prakata. ii

Daftar  Isi iii

BAB I PENDAHULUAN.. 5

1.1      Latar Belakang. 5

1.2      Rumusan Masalah. 6

1.1      Tujuan. 6

BAB II PEMBAHASAN.. 7

2.1      Peranan Amerika Serikat dalam Bidang Politik Di Indonesia. 7

2.2      Peranan Amerika Serikat dalam Bidang HANKAM Di Indonesia. 25

2.3      Peranan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi di Indonesia. 30

BAB III PENUTUP.. 32

3.1      Simpulan. 32

DAFTAR PUSTAKA.. 33

                                                                                                                                   

BAB I PENDAHULUAN

1.1         Latar Belakang

Amerika Serikat sebagai negara adidaya dan adikuasa di dunia saat ini memiliki kekuatan yang dapat memberikan pengaruhnya kepada negra-negara lain di dunia. Peranan Amerika Serikat juga sangat terasa di Indonesia sejak awak kemerdekaan Indonesia dapat diraih tanggal 17 Agustus 1945.

Saat pihak sekutu menang dalam Perang Dnunia II, Amerika Serikat menginginkan Indonesia tetap dalam protektorat belanda. Sikat Amerika Serikat ini dapat dilihat saat kedatangan kembali pihak Belanda ke Indonesia. Ada pihak Amerika Serikat yang juga ikut didalamnya. Selain itu, keikut campuran Amerika Serikat pada politik di Indonesia dapat dilihat saat agresi militer dua,ada tentara Amerika Serikat ikut membantu pihak Belanda, yang merupakan kawan dekat dari Amerika Serikat.

Amerika Serikat kemudian beralih haluan dengan mendesak Belanda untuk mau memberikan kemerdekaan yang utuh kepada Indonesia. Sebab Amerika berubah pendapat ini, karena Amerika Serikat khawatir nntinya Indonesia yang merupakan negara deang wilyah strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah ini ikut pengaruh paham kominis dari Uni Soviet.

Selain, dalam bidang politik Amerika Serikat juga banyak ikut campur dalam bidang HANKAM di Indonesia ini dapat terlihat pada masalah yang ada di Irian Barat dan Timor-Timur yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekomoninya, Amerika Serikat juga berpengaruh di Inodesia. Sebagai negara berkembang Indonesia. Sanagt berpengaruh dengan perekonoman yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat setelah Perang Dunia Ke II memiliki sistem Mashall Paln dimana ia menjadikan Indonesia segai negara yang akan menerapkan Mashall Plan. Pembahasan tetang peranan Amerika Serikat di Indonesia sangat menarik untuk dipelajari. Pada pembahasan makalah ini akan dilanjutkan bagaimana peranan Amerika Srikat di Indonesia.

1.2         Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, permasalahn yang di angakat dalam makalah ini sebagai berikut:

1.2.1     Bagaimana peranan Amerika Serikat dalam bidang politik di Indonesia?

1.2.2     Bagaimana peranan Amerika Serikat dalam bidang HANKAM  di Indonesia?

1.2.3     Bagaimana  peranan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi di Indonesia  ?

1.1    Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penulisan makalah ini diantaranya sebagai berkut:

1.      Untuk mengetahui peranan Amerika Serikat dalam bidang politik di Indonesia

2.      Untuk mengetahui peranan Amerika Serikat dalam bidang HANKAM di Indonesia,

3.      Untuk mengetahui peranan Amerika Serikat dalam bidang ekonomi di Indonesia.

BAB II PEMBAHASAN

2.1         Peranan Amerika Serikat dalam Bidang Politik Di Indonesia

Amerika Serikat saat ini sebagai negara adidaya dan adikuasa memiliki peranan yang penting di dunia internasional. Negara ini juga sering ikut campur dalam masalah yang ada di negara-negara lain, contohnya di Indonesia. Pada bidang kehidupan politik yang ada di Indonesia, Amerika Serikat juga pernah ikut campur hal ini dapat dilihat dari beberapa kejadian yang menunjukkan keteribatan Amerika Serikat.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh presiden pertama yaitu Soekarno. Amerika Serikat selalu mengawasi perkembangan politik yang ada di Indonesia yang merupakan negara baru medeka dan negara di Asia Tenggara yang memiliki wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam dan berpotensi menjadi negara yang kuat di Asia Tenggara. Indonesia dilihat sebagai suatu ancaman bagi persebaran ideologi komunisme

Marshall Plan yang merupakan program Amerika Serikat guna membangun kembali Eropa dari puing-puing akibat PD II dan Indonesia (istilah dulu “Hindia Belanda”) juga merupakan wilayah koloni Eropa yang tercakup dalam rencana dasar Marshall Plan. Akibatnya, bantuan keuangan Amerika Serikat kepada Belanda menyebabkan Den Haag mampu untuk memperkuat genggamannya atas Indonesia. Belanda melancarkan embargo ekonomi terhadap pemerintah RI yang berpusat di Jogja kala itu.

Tidak hanya itu saja, Washington juga secara rahasia ikut membantu militer Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Hal itu bisa terbaca ketika tentara Belanda kembali datang ke Jawa dan Sumatera pada musim semi 1946, banyak serdadu Belanda mengenakan seragam marinir AS dan mengendarai jeep Angkatan Darat AS.

Intervensi politik Amerika Serikat pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia telah jelas ditandai dengan sebuah perundingan diplomatik pertama antara Indonesia dan Belanda yang kemudian dinamakan perundingan Linggajati. Isi kesepakatan perundingan Linggajati adalah Belanda dan Indonesia membentuk negara federal dengan Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagianya, Indonesia dan Belanda mendirikan uni Indonesia-Belanda, dan penyempitan wilayah Republik Indonesia menjadi Sumatera, Jawa, dan Madura. Bagi Indonesia hasil perundingan itu sangat mengecewakan, sedangkan bagi Belanda merupakan kemenangan awal sebelum sampai pada tujuan utamanya menguasai seluruh bagian bekas tanah jajahan Hindia Belanda.

Menarik untuk diketahui bagaimana tanggapan AS akan hasil perundingan yang menguntungkan Belanda tersebut. Seorang Pejabat Menteri Luar Negeri Belanda, Dean G. Acheson, misalnya, mengutus konsulat jendral di Jakarta agar menyampaikan ucapan terimakasih AS sebesar-besarnya kepada Sukarno, Syahrir, dan van Mook atas keberhasilan ditandatanganinya perundingan tersebut.

Situasi yang tak menentu dan ketegangan antara Belanda dan Indonesia membuat AS kembali menyusun strategi politik. Staf kedutaan AS di Indonesia menyatakan apabila Belanda menggunakan kekerasan senjata untuk memperbaiki keadaan yang sedang terjadi, maka para pejuangan Indonesia akan menggunakan taktik bumi hangus yang dapat; “membahayakan nyawa warga Amerika dan menghancurkan aset-aset Amerika.. [terutama aset milik] perusahaan tambang minyak Standard-Vacuum di ladang minyak yang terdapat di sebelah barat daya Pelembang”. Pernyataan itu menunjukan bahwa sedapat mungkin AS menjaga agar penyelesaian damai dapat terjadi sehingga kepentingan AS tidak terusik.

Ketika ketegangan Indonesia dan Belanda tak terbendung lagi, pada pertengahan awal tahun 1947 Belanda mengingkari kesepakatan Linggajati dengan mengerahkan kekuatan militernya untuk menyerang wilayah Republik. Menanggapi keadaan ini secara mengejutkan Amerika justru bersikap diam. Sikap politik ini menunjukan dukungan AS terhadap sekutu terdekatanya, Belanda. AS beranggapan bahwa dengan membiarkan Indonesia jatuh ke tangan Belanda, maka pengeluaran AS untuk program pemulihan pasca perang yang diberikan kepada Belanda bisa diminimalisir. Disamping itu, dukungan diam-diam AS juga dilatar belakangi oleh laporan mengada-ada pejabat Belanda yang menyakinkan AS mengenai tokoh kemerdekaan Indonesia yang disebut-sebut berhaluan komunis.

Pada tanggal 8 Desember 1947 digelar perundingan kembali di atas kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat, Renville, di Teluk Jakarta. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata.

Namun, tak lama setelah itu pemerintah Indonesia dikejutkan oleh peristiwa Madiun 1948. Para tokoh oposisi dibawah naungan PKI yang mendirikan basis di kota Madiun melancarkan serangan terhadap pemerintah yang dinilai lemah menghadapi tekanan Belanda. Lebih jauh daripada itu, para pemimpin komunis ini melawan pemerintah pusat secara lebih keras dengan mengumumkan berdirinya negara soviet Madiun yang berarti melepaskan diri dari naungan pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 30 September tahun itu, pemerintah Indonesia berhasil mematahkan pemberontakan kaum komunis. Prestasi Indonesia ini menjadi titik balik bagi pandangan AS atas pemerintah Indonesia yang sebelumnya dicurigai sebagai pemerintahan komunis. Akbatnya, pemerintah AS berubah haluan menjadi pendukung kemerdekaan Indonesia.

Selain citra pemerintah Indonesia yang anti-komunis, dukungan AS dilandasi pula oleh sikap agresif militer Belanda yang tidak disenangi oleh dunia internasional. Karena semakin kuatnya tekanan internasional dan dalam negeri AS, pada 31 Maret 1949, Menteri Luar Negeri AS, Dean Acheson, memberitahu menteri luar negeri Belanda yang sedang berkunjung ke AS, Dirk Stikker, bahwa AS ingin melihat suatu penyelesaian yang cepat atas konflik Belanda-Indonesia. Akhirnya, ketika dibuka sebuah konferensi penyelesaian konflik di Den Hag Belanda (Konferensi Meja Bundar), Menteri Luar Negeri kepada delegasi AS menyampaikan harapah agar dapat dicapai kesepakatan bersama karena; “AS sangat berkepentingan dengan hasil akhir dari kontroversi [pertikaian] ini”. Seakan menandaskan bahwa kepentingan yang dimaksud adalah pencegahan “bahaya” komunis, Acheson menambahkan; “Kecuali bahwa suatu penyelesaian damai dengan baik, yang hingga batas-batas tertentu memberi ruang bagi aspirasi rakyat Indonesia, disepakati oleh kedua belah pihak, Asia Tenggara dan Indonesia akan lebih rentan terhadap ekspansi komunis”. Tanggal 27 Desember 1949, kesepakatan KMB Den Hag berhasil dicapai. Kemerdekaan Indonesia diakui dunia internasional, meskipun untuk sementara masalah Irian Barat tertangguhkan.

Uraian di atas menunjukan perubahan politik AS setelah pemberotakan Madiun 1948. Jika sebelumnya AS mendukung penguasaan kembali Indonesia oleh Belanda, maka setelah bergulirnya perang dingin dan AS mengetahui bahwa pamerintah Sukarno adalah anti-komunis, AS secara implisit mendukung kemerdekaan Indonesia dengan cara mendesak Belanda agar segera menyelesaikan konflik secara damai. Meski demikian, perlu diingat bahwa tekanan AS tersebut tidak lepas dari kepentingan menjaga aset ekonomis dan melindungin Indonesia dari ekspansi komunis.

Keerlibatan Amerika Serikat juga diyakini turut membantu Belanda dalam serangan militer Belanda II atas Yogya pada 18 Desember 1948. Perhatian AS terhadap Indonesia sangat besar sejak sebelum Perang Dunia II, disebabkan letaknya yang sangat strategis dan kandungan kekayaan alamnya yang luar biasa. Amerika Serikat kemudian membuat membangun basecampnya dibeberapa titik diantaranya pada 8 September 1951, AS mendirikan pangkalan militer di Okinawa-Jepang, pangkalan Clark dan Subic di Philipina berdiri pada 30 Agustus 1951, ANZUS (Australia, New Zealand, and AS) berdiri pada 1 September 1951, Korea Selatan pada 1 Oktober 1953, dan Taiwan pada 2 Desember 1954. Ini merupakan bukti strategi yang disusun oleh Amrika Serikat dalam mencapai tujuan yang diinginkannya.

Perkembangan global yang terjadi di dunia yang notabene merupakan stategi yang diatur oleh Amerika Serikat. Soekarno sebagai presiden Indonesia yang pertama letah mengerti, jika negerinya ini menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Sebab itu dia sungguh-sungguh paham jika suatu hari Indonesia akan mampu untuk tumbuh menjadi sebuah negeri yang besar dan makmur. Sikap Soekarno inilah yang membuatnya menentang segala bentuk Neo Kolonialisme dan Imperialisme (Nekolim) di mana AS menjadi panglimanya.

Pada pandangan Soekarno, Uni Soviet lebih bisa dipercaya ketimbang Amerika Serikat, karena Uni Soviet belum pernah menjadi negara kolonial di luar negeri, sebaliknya Inggris dan Perancis adalah bekas negara-negara kolonial yang bersekutu dengan Atmerika Serika. Atas sikap keras kepala Soekarno yang tidak mau tunduk pada keinginan AS guna membentuk Pan- Pacific untuk melawan kekuatan komunisme, dan di sisi lain juga berarti menentang tunduk pada sistem kapitalisme yang merupakan induk dari kolonialisme dan imperialisme di mana AS menjadi panglimanya. Maka, tidak ada jalan lain bagi Amerika untuk menundukkan Soekarno kecuali menyingkirkannya.

Pada masa pemerintahan Bung Karno di akhir tahun 1957. Kebijakan  nasionalisasi muncul sebagai akibat dari ‘buntunya’ perjuangan mengembalikan Irian Barat dari tangan Belanda ke pangkuan Republik Indonesia  (RI) melalui jalur diplomasi, pasca perjanjian konferensi meja bundar  (KMB) 1949. Pemerintahan Bung Karno  memutuskan untuk  menghadapi   Belanda dengan cara frontal, yakni  membatalkan perjanjian KMB secara sepihak.

Maka, di tahun 1956, kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan perjanjian KMB dengan Belanda secara unilateral. Organ-organ yang terkait dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) dan lainya, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) dan KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis), menjadi pelopor dalam aksi-aksi massa menuntut  pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya, sebagai bentuk resistensi terhadap eksistensi kolonial Belanda yang belum terlikuidasi sepenuhnya di Republik ini.

Akhirnya, pemerintah Bung  Karno pun  merespon keinginan massa rakyat tersebut. Hasil rapat Kabinet Djuanda  pada 28 November 1957  menghasilkan beberapa keputusan penting terkait hal tersebut, antara lain: pemerintah memutuskan untuk mendukung demonstrasi dan pengambillalihan beberapa perusahaan Belanda. Disinilah terlihat sinergi antara pemerintahan Indonesia merdeka dibawah pimpinan Bung  Karno dan Djuanda dengan gerakan-gerakan rakyat progresif yang disokong PNI dan PKI guna mengakhiri kekuasaan ekonomi   Belanda.

Sekalipun ada usaha perbaikan hubungan, namun dukungan AS terhadap Indonesia semakin menurun. Hal ini disebabkan kondisi perpolitikan Indonesia ketika itu. Presiden Soekarno semakin bersemangat mengembangkan politik luar negeri bebas aktif dan non blok, juga intens membina hubungan dengan negara-negara blok timur yang merupakan musuh blok barat pimpinan AS. Ketika Soekarno diundang untuk memberikan pidato di hadapan Kongres AS pada 1956, ia menyatakan bahwa Indonesia berterimakasih atas bantuan AS. Namun ia juga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak akan bisa digadaikan dengan suatu bantuan dari pihak asing. Pernyataan ini tentu semakin membuat pihak AS antipati terhadap Soekarno. Apalagi Soekarno pun tidak membendung pengaruh PKI di Indonesia.

Keadaan ini membuat pemerintah AS berencana untuk melaksanakan suatu program untuk membendung pengaruh komunisme di Indonesia. Presiden AS Dwight Eisenhower dan Menlu AS John Fuster Dulles pun mempertimbangkan untuk menggunakan tenaga Central Intelligence Agency (CIA), yang kebetulan diketuai oleh saudara John Fuster Dulles, Allen Dulles, untuk melaksanakan suatu operasi rahasia guna membendung pengaruh komunisme di Indonesia. Maka dimulailah keterlibatan CIA di Indonesia.

Pada bulan May 1955, satu bulan setelah Sukarno menjadi tuan rumah pertemuan Negara Negara Non Blok, Washington mengeluarkan kebijakan Amerika terhadap Indonesia di NSC 5518. Di dalam dokumen ini, operasi rahasia (covert action) disetujui untuk dipakai menumbangkan Sukarno jika Sukarno memberi kontrol kepada partai sayap kiri. Provisi pendanaan Partai Masjumi kemungkinan adalah penjabaran kebijakan NSC 5518.

November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Bung Karno yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Bung Karno selamat namun 9 orang tewas dan 45 orang disekelilingnya terluka. Edisi Koleksi Angkasa berjudul “Dirty War, Mesiu di Balik Skandal Politik dan Obat Bius” memaparkan keterlibatan CIA dalam peristiwa ini.

Pemerintah kala itu mendeteksi jika tindakan makar tersebut didalangi oleh komplotan extreem kanan yang dimotori Letkol Zulkifli Loebis, pendiri Badan Rahasia Negara Indonesia (BraNI), cikal bakal BIN, dan didukung CIA. Dengan tegas Bung Karno mengatakan jika CIA berada di belakang usaha-usaha pembunuhan terhadap dirinya. Tudingan Bung Karno terbukti. Dalam satu sesi pertemuan Komite Intelijen Senat AS yang diketuai Senator Frank Church dengan Richard Bissel Jr yang merupakan mantan wakil Direktur CIA bidang perencanaan operasi. Pada 22 tahun kemudian, terungkap jika saat itu nama Soekarno memang sudah masuk dalam target operasi Direktur CIA, Allan Dulles.

Suasana demokrasi liberal di tahun 1950-an telah menimbulkan kekacauan dan pergolakan-pergolakan dengan kekerasan. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1955 tidak berhasil menghilangkan ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan sosial. Daerah-daerah di luar Jawa merasa dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga di beberapa daerah muncul gerakan-gerakan menuntut otonomi luas. Di bidang ekonomi dan perdagangan hasil ekspor yang sebagian berasal dari daerah-daerah luar Jawa, pembagian penggunaan di Pulau Jawa dianggap tidak adil. Di samping kekecewaan-kekecewaan tersebut, ada suatu masalah yang cukup serius yang mendorong Letnan Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat bertekad menentang pemerintah Pusat, yaitu adanya penilaian bahwa Bung Karno dianggap mulai dipengaruhi Partai Komunis Indonesia.

Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan tahun 1957 terjadi pergolakan menentang pemerintah Pusat, di Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Pergolakan ini dimulai dengan pembentukan “Dewan Banteng” di Sumatera Barat tanggal 20 Desember 1956 dipimpin Letnan Kolonel Achmad Hussein. Tindakan pertama dilakukan dengan mengambil alih pimpinan pemerintah Sumatera Barat dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember 1956 di Medan (Sumatera Utara) terbentuk “Dewan Gajah”, dipimpin Kolonel Maludin Simbolon, yang menyatakan bahwa Sumatera Utara melepaskan diri untuk sementara dari hubungan dengan pemerintah Pusat. Bulan Januari 1957 “Dewan Garuda” mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjoangan Semester (PERMESTA)” oleh Letnan Kolonel Sumual, menentang pemerintah Pusat.

Tahun 1958 didirikan organisasi yang bernama Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik Indonesia yang diketuai oleh Letnan Kolonel Achamad Husein. Gerakan Husein ini akhirnya mendirikan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang berkedudukan di Bukittinggi dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai pejabat presiden.

Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) pada hari berikutnya mendukung dan bergabung dengan PRRI sehingga gerakan bersama itu disebut PRRI/Permesta. Permesta yang berpusat di Manado tokohnya adalah Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, dan Letnan Kolonel Saleh Lahade.

Lima puluh tahun yang lalu, tepatnya 20 Desember 1957, di sebuah kota kecil di pesisir barat pantai Sumatera yang bernama Salido, berlangsung suatu sidang reuni para militer pejuang yang tergabung dalam Resimen IV Divisi Banteng Sumatera Tengah. Reuni tersebut menghasilkan dan membentuk suatu badan organisasi yang dinamai "Dewan Banteng" dengan tokoh-tokoh militer seperti Kolonel Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek, Kolonel M. Simbolon dan lain-lain sebagai para atasan dan penggeraknya. Namun, pada 15 Februari 1958, atas prakarsa "Dewan Banteng", organisasi yang dilahirkan dari hasil reuni militer yang dikepalai oleh Letkol Achmad Husein, Kolonel Dahlan Jambek dan Kolonel Maludin Simbolon, "diproklamirkan" sebuah pemerintahan baru yang bernama "Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia" yang disingkat dengan sebutan PRRI, dengan kota Padang sebagai "ibukota negara" dan Mr. Syafrudin Prawiranegara sebagai "Presiden PRRI". Proklamasi PRRI ini, menjadi titik awal perlawanan secara terbuka terhadap kepemimpinan Presiden Sukarno dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ranah Minang dikuasai oleh oknum-oknum, baik militer maupun sipil, yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Bung Karno, dan membawa rakyat Minangkabau untuk memberontak melepaskan diri dari ikatan persatuan NKRI. Sementara itu, dalam waktu yang sama, di bagian Timur tanah air, juga timbul satu pemberontakan yang senada, perlawanan terhadap NKRI di bawah pimpinan Letkol Ventje Sumual, dengan membentuk pemerintah tandingan yang bernama PERMESTA (Pemerintah Rakyat Semesta).

Di luar negeri Sukarno juga sedang hebat-hebatnya menggalang persatuan Negara-negara berkembang Asia dan Afrika guna menentang kaum imperialis. Di dalam negeri, Sukarno menolak bantuan Amerika yang disalurkan lewat program USAID (United State Aid), serta mengisyaratkan kemungkinan pengambilalihan perusahaan Amerika Serikat seperti Calltex, Stanvac, Good Year dan Union Carbide.

Menanggapi ketidaksukaannya pada AS, Bung Karno sering mendapat pertanyaan, apakah sikapnya anti Amerika? Bung Karno pun lantas menjawab: "Bertahun-tahun lamanya aku sangat ingin menjadi sahabat Amerika, akan tetapi sia-sia". Pernyataan Bung Karno tersebut menyiratkan bahwa sebenarnya ia tidak membenci Amerika, akan tetapi berbagai perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya dari AS—mulai dari keterlibatan AS pada PRRI/Permesta yang menunjukkan betapa AS tidak menghormati dan berusaha mengaduk-aduk kedaulatan Indonesia, sampai pada sikap tidak bersahabat Presiden Eisenhower pada Bung Karno ketika Bung Karno mengunjungi Washington pada tahun 1960 membuat Bung Karno tidak bisa tidak membenci AS. Memburuknya Hubungan Diplomatik antara Indonesia-Amerika Serikat, dan Berubahnya Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia menjadi Condong ke Arah Komunis.

Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta telah membuat Indonesia berang. Indonesia pun memutuskan untuk membeberkan keterlibatan AS ini dalam forum internasional. Konferensi Asia-Afrika II dianggap merupakan momen yang tepat untuk membeberkan keterlibatan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Subandrio pun menyiapkan pengumuman yang rencananya akan disampaikan dalam konferensi itu, bahwa Indonesia mempunyai bukti adanya satu plot Amerika-lnggris akan mengadakan serangan militer terhadap Indonesia. Sayangnya, konferensi itu batal dilaksanakan. Namun pembatalan konferensi tidak lantas membatalkan niat Indonesia untuk membeberkan kesalahan AS ini. Dr. Subandrio pun kemudian memberikan interview kepada wartawan harian terbesar di Kairo,

            Memburuknya hubungan diplomatik AS-Indonesia kemudian melahirkan perubahan orientasi politik luar negeri Indonesia, yang tadinya cukup dekat dengan negara Barat menjadi semakin ke arah kiri. Jakarta tampak lebih akrab dengan Moskow, Beijing maupun Hanoi, dan tampak garang terhadap AS dan sekutu Baratnya.25 Memang tidak dapat dipungkiri, antara dekade 50-an hingga pertengahan 60-an, Bung Karno merupakan sosok yang penuh dengan kontroversi, hal ini dikarenakan karena visi politik luar negerinya yang kelewat agresif. Keagresifan Bung Karno antara lain ditandai dengan pembentukan NEFOS (New Emerging Forces) yang beranggotakan negara-negara Dunia Ketiga, serta gagasan pembentukan “Poros Jakarta-Beijing-Pyongyang” yang kesemuanya semakin menunjukkan kedekatan Indonesia dengan komunis.

Ironisnya, keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta yang sebenarnya bertujuan untuk menggulingkan Soekarno yang ketika itu dinilai mulai menunjukkan orientasi politik kiri, justru membuat Presiden Soekarno semakin anti pada AS dan semakin dekat dengan negara-negara komunis. Keterlibatan AS dalam PRRI/Permesta dinilai terbukti malah “mendorong” Indonesia ke tangan komunis, bukan menyelamatkannya. Munculnya dukungan dari Amerika Serikat pada TNI dan Meningkatnya Konflik Dalam Negeri akibat dukungan tersebut.

Kegagalan PRRI/Permesta dalam menggulingkan Soekarno tidak lantas membuat AS dalam hal ini, CIA putus asa dan menghentikan usahanya untuk membasmi komunis di Indonesia. Pada 1 Agustus 1958, AS mulai memberikan bantuan militer senilai dua puluh juta dollar per tahun pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sebuah memo dari US Joint Chiefs of Staff yang dikeluarkan pada 1958 menyatakan bahwa bantuan ini diberikan pada ABRI yang dianggap merupakan “the only non-Communist force ... with the capability of obstructing the ... PKI" satu-satunya kekuatan non-komunis, yang memiliki kapabilitas untuk menghancurkan PKI. Bantuan ini juga menunjukkan dukungan AS pada Nasution untuk menjalankan „rencananya‟ mengontrol komunisme di Indonesia. AS menilai Nasution memiliki visi yang sama dengannya: membasmi komunis di Indonesia—yang dibuktikan dengan peran besar Nasution dalam menghancurkan PKI pada Pemberontakan Madiun tahun 1948.

Dukungan yang diberikan AS pada ABRI, khususnya pada Nasution. Ini pada akhirnya akan sangat berpengaruh pada eskalasi konflik dalam negeri, terutama yang berhubungan dengan berbagai usaha penumpasan PKI dan antek-anteknya. Soekarno yang pada saat itu semakin menunjukkan orientasi politik ke kiri juga merupakan tujuan dari berbagai upaya penumpasan PKI ini. Peristiwa Gestapu/G-30S-PKI kemudian membuktikan betapa sebuah dukungan dari AS pada Nasution dkk. kemudian sangat berpengaruh dalam upaya penggulingan Soekarno tersebut.      

    Dalam operasi mendukung PRRI/PERMESTA, AS menurunkan kekuatan yang tidak main-main. CIA menjadikan Singapura, Filipina (Pangkalan AS Subic & Clark), Taiwan, dan Korea Selatan sebagai pos suplai dan pelatihan bagi pemberontak. Dari Singapura, pejabat Konsulat AS yang berkedudukan di Medan, dengan intensif berkoordinasi dengan Kol. Simbolon, Sumitro, dan Letkol Ventje Soemoeal.

Malam hari, 7 Desember 1957, Panglima Operasi AL-AS Laksamana Arleigh Burke memerintahkan Panglima Armada ke-7 (Pacific) Laksamana Felix Stump menggerakkan kekuatan AL-AS yang berbasis di Teluk Subic untuk merapat ke Indonesia dengan kecepatan penuh tanpa boleh berhenti di mana pun. Satu divisi pasukan elit AS, US-Marine, di bawah pengawalan sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak disertakan dalam misi tersebut. Dalih AS, pasukan itu untuk mengamankan instalasi perusahaan minyak AS, Caltex, di Pekanbaru, Riau.

Selain memberikan ribuan pucuk senjata api dan mesin, lengkap dengan amunisi dan aneka granat kepada para pemberontak, CIA juga mendrop sejumlah alat perang berat seperti meriam artileri, truk-truk pengangkut pasukan, aneka jeep, pesawat tempur dan pembom, dan sebagainya. Bahkan sejumlah pesawat tempur AU-Filipina dan AU-Taiwan seperti pesawat F-51D Mustang, pengebom B-26 Invader, AT-11 Kansan, pesawat transport Beechcraft, pesawat amfibi PBY 5 Catalina dipinjamkan CIA kepada pemberontak. Sebab itulah, pemberontak bisa memiliki angkatan udaranya sendiri yang dinamakan AUREV (AU Revolusioner). Beberapa pilot pesawat tempur tersebut bahkan dikendalikan sendiri oleh personil militer AS, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Filipina.   

 Seperti biasanya, awalnya pemerintah AS membantah keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI/PERMESTA. Namun sungguh ironis, tidak sampai tiga pekan setelah Presiden Eisenhower menyatakan hal itu, pada 18 Mei 1958, sebuah pesawat pengebom B-29 milik AS ditembak jatuh oleh sistem penangkis serangan udara Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), Pilot tempur pesawat tersebut, Allan Lawrence Pope, agen CIA yang sengaja ditugaskan membantu pemberontakan guna menggulingkan Bung Karno.berhasil ditangkap hidup-hidup.

Atas gertakan AS yang sampai mengerahkan kekuatan dua batayon US Marine dengan Armada ke-7 nya ke perairan Riau, Bung Karno sama sekali tidak gentar dan balik mengancam AS agar jangan ikut campur terlalu jauh ke dalam masalah internal NKRI. “AS jangan bermain api dengan Indonesia. Jangan sampai kekurangpahaman Amerika menyebabkan meletusnya Perang Dunia Ketiga!”

Bung Karno segera mengirim satu pasukan besar di bawah pimpinan Ahmad Yani untuk melibas para pemberontak di Sumatera. Saat itu RRC telah menyiapkan skuadron udaranya serta ribuan tentara regulernya untuk bergerak ke Indonesia guna membantu Soekarno memadamkan pemberontakan yang didukung CIA tersebut, namun Bung Karno menolaknya. “Kekuatan angkatan perang kami masih mampu menghadapi para pemberontak itu,” ujarnya. Dan hal itu terbukti, hanya dalam hitungan jam setelah pasukan Ahmad Yani mendarat di Pekanbaru, Padang, serta Bukit Tinggi—pusat konsentrasi para pemberontak—maka kota-kota penting itu pun direbut tanpa perlawanan yang berarti.

Bahkan pesan rahasia CIA kepada para pimpinan pemberontak yakni sebelum mundur dari Riau mereka harus meledakkan instalasi kilang minyak Caltex dulu, agar dua batalyon US Marine yang sudah menunggu di perairan Dumai bisa mendarat dan menghantam pasukan Yani, dan setelah itu berencana merangsek ke Jakarta guna menumbangkan Soekarno, ini sama sekali tidak sempat dilakukan. Juni 1958, pemberontakan ini berhasil ditumpas. Sumitro Djojohadikusumo dan sejumlah tokoh yang terlibat pemberontakan meloloskan diri ke Singapura dan tahukah anda, dari ‘Basis Israel di Asia Tenggara’ itulah, kelompok ini terus menggerogoti kekuasaan Bung Karno sampai tumbang,

Walau awalnya AS membantah keterlibatannya, namun mantan Dubes AS Howard P. Jones mengakui jika dirinya tahu jika CIA ada di belakang pemberontakan itu. Hal ini ditegaskan Jones dalam memoarnya “Indonesia: The Possible Dream” (1990; h.145). Upaya CIA menumbangkan Bung Karno selalu menemui kegagalan. Dari membuat film porno “Bung Karno”, sampai dengan upaya pembunuhan dengan berbagai cara.

Hal ini menjadikan CIA harus bekerja ekstra keras. Apalagi Bung Karno secara cerdik akhirnya membeli senjata dan peralatan militer ke negara-negara Blok Timur dalam jumlah besar, setelah AS menolak memberikan peralatan militernya. AS tentu tidak ingin Indonesia lebih jauh bersahabat dengan Blok Timur. Sebab itu, setelah gagal mendukung PRRI/PERMESTA, sikap AS jadi lebih lunak terhadap Indonesia. Namun walau di permukaan AS tampak kian melunak, sesungguhnya AS tengah melancarkan ‘operasi dua muka’ terhadap Indonesia. Di permukaan AS ingin terlihat memperbaharui hubungannya dengan Bung Karno, namun diam-diam CIA masih bergerak untuk menumbangkan Bung Karno dan menyiapkan satu pemerintah baru untuk Indonesia yang mau tunduk pada kepentingan Amerika.

Di sisi lain, CIA juga menggarap satu proyek membangun kelompok elit birokrat baru yang PRO BARAT yang kini dikenal sebagai ‘Berkeley Mafia’. Sumitro dan Soedjatmoko merupakan tokoh penting dalam kelompok ini. (untuk hal ini lebih lanjut silakan baca artikel David Ransom: “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia, Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas di Amerika Serikat Masuk ke Indonesia”; Ramparts; 1971).

Terbukanya Upeti Besar dari Asia Tumbangnya Soekarno dan naiknya Jenderal Suharto disambut gembira pihak Washington. Presiden AS Richard M. Nixon sendiri menyebut hal itu sebagai “Terbukanya upeti besar dari Asia”. Indonesia memang laksana peti harta karun yang berisi segala kekayaan alam yang luar biasa. Jika oleh Soekarno kunci peti harta karun ini dijaga baik-baik bahkan dilindungi dengan segenap kekuatan yang ada, maka oleh Jenderal Suharto, kunci peti harta karun ini justru digadaikan dengan harga murah kepada Amerika Serikat. Apalagi di zaman pemerintahan SBY saat ini.

Prosesi digadaikannya seluruh kekayaan alam negeri ini kepada jaringan imperialisme dan kolonialisme Barat terjadi di Swiss, November 1967. Jenderal Suharto mengirim sat tim ekonomi dipimpin Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik. Tim yang kelak disebut sebagai Mafia Berkeley, menemui para CEO korporasi multinasional yang dipimpin Rockefeller. Dalam pertemuan inilah tanah Indonesia yang kaya raya dengan bahan tambang dikapling-kapling seenaknya oleh mereka dan dibagikan kepada korporasi-korporasi asing.

Freeport mendapat gunung emas di Irian Barat, demikian pula yang lainnya. Bahkan landasan legal formal untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia pun dirancang di Swiss ini yang kemudian dikenal sebagai UU Penanaman Modal Asing tahun 1967 (John Pilger; The NewRulers of the World). Dan jangan lupa, semua CEO korporasi asing tersebut dikuasai oleh jaringan Yahudi Internasional.

Sejak kegagalan mendukung PRRI/PERMESTA, National Security Council (NSC) lewat CIA terus memantau perkembangan situasi Indonesia secara intens. Sejumlah lembaga-lembaga sipil dan militer AS juga sangat aktif menggodok orang-orang Indonesia yang dipersiapkan duduk di kursi kekuasaan paska Soekarno. Orang yang dijadikan penghubung antara CIA dan Suharto dalam hal ini adalah Adam Malik (lihat tulisan Kathy Kadane, seorang lawyer dan jurnalis State News Service, berjudul “Para Mantan Agen Berkata: CIA Menyusun Daftar Kematian di Indonesia”; Herald Journal, 19 Mei 1990.).

Untuk membangun satu kelompok militer—terutama Angkatan Darat—di Indonesia yang ‘baru’ (baca: pro Amerika), AS menyelenggarakan pendidikan militer untuk para perwira Indonesia ini di Fort Leavenworth, Fort Bragg, dan sebagainya. Pada masa antara 1958-1965 jumlah perwira Indonesia yang mendapat pendidikan ini meningkat menjadi 4.000 orang. (Suroso; 2008; h. 373). AS telah memanfaatkan para pejabat Indonesia PRO BARAT ini untuk memuluskan kepentingannya. Bahkan Tim Werner dalam “Legacy of Ashes: A History of CIA” (2007) menulis jika Adam Malik telah direkrut menjadi agen CIA lewat pengakuan seorang mantan agen CIA bernama McAvoy. Walau yang terakhir ini sempat jadi polemik, namun kedekatan Adam Malik—dan kawan-kawan-dengan para pejabat AS saat itu adalah suatu fakta sejarah.

Demikianlah, sudah banyak literatur dan dokumen yang membongkar keterlibatan CIA di dalam peristiwa Oktober 1965, yang pada akhirnya menjatuhkan Soekarno dan menaikkan Jenderal Suharto. Atas nama pembersihan kaum komunis di negeri ini, CIA turut menyumbang daftar nama kematian (The Dead List) yang berisi 5.000 nama tokoh dan kader PKI di Indonesia kepada Jenderal Suharto. CIA memang memberi daftar target operasi sejumlah 5.000 orang, namun fakta di lapangan jauh di atas angka itu. Kol. Sarwo Edhie, Komandan RPKAD saat itu yang memimpin operasi pembersihan ini, terutama di Jawa Tengah dan Timur, menyebut angka tiga juta orang yang berhasil dihabisi. Bukan tokoh PKI saja yang dibunuh, namun juga orang-orang kecil yang tidak tahu apa-apa yang menjadi korban politik kotor konspiratif antara CIA dengan para ‘local army friend’. Media internasional bungkam terhadap kejahatan kemanusiaan yang melebihi kejahatan rezim Polpot di Kamboja ini, karena memang AS sangat diuntungkan.

Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Jenderal Suharto dirayakan dengan penuh suka cita oleh Washington. Bahkan Presiden Nixon menyebutnya sebagai "Hadiah terbesar dari Asia Tenggara". Satu negeri dengan wilayah yang sangat strategis, kaya raya dengan sumber daya alam, segenap bahan tambang, dan sebagainya ini telah berhasil dikuasai dan dalam waktu singkat akan dijadikan ‘sapi perahan' bagi kejayaan imperialisme Barat. 

Benar saja, Nopember 1967, Jenderal Suharto menugaskan satu tim ekonom pro-AS menemui para'bos' Yahudi Internasional di Swiss. Disertasi Doktoral Brad Sampson, dari Northwestern UniversityAS menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalamThe New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis:

"Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar' (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi. The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia.

Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya."

Di seberang meja, duduk orang-orang Soeharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup'.

"Di Jenewa, Tim Indonesia tersebut terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia' karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: Tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar."

Masih dalam kutipan John Pilger, "Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor." Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, "Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler."

"Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.' Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri."

Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris). Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Dia juga menolak bantuan keuangan dari AS berupa pinnjaman uang. Sukarno menilai bahwa hubungan antara dunia pertama dengan dunia ketiga adalah yakni antara Oldefos dan Nevos antara Old establish forces dengan New Emerging Forces adalah bentuk dari neokapitalisme. Contoh dari neokapitalis berdasarkan pandangan ini adalah Italia dan Inggris. Pemikiran ini berkembang hingga tahun 1965.

Sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang haus dengan keadilan, beberapa tahun lalu dengan penuh kesadaran mereka menolak penyerangan Amerika pada Irak, Afganistan, pemberian bantuan pada Rezim Zionis Israel dll, mereka menilai Amerika dan konco-konconya adalah Negara berpolitik muka dua dibidang HAM. Amerika hanya melakukan sesuatu selama hal itu bisa memberikan keuntungan padanya.

Sekarang mari kita gunakan waktu kita sebentar, setelah kita berlelah-lelah bertasbih ria di masjid-masjid dengan seragam putih untuk membersihkan hati mari kita bersihkan pikiran kita terhadap bangsa ini, kita tengok apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini, apakah bangsa ini masih merdeka, apakah perampokan terang-terangan bangsa-bangsa asing pada bangsa ini sudah berhenti atau masih terus berjalan? Mari kita tengok saudara kita, tetangga kita yang dekat maupun yang jauh apakah mereka bisa membuat perut mereka kenyang atau tidak, kita tengok warga negara kita ini sudahkah kata sejarhtera layak disandangkan dipundak mereka? Kita tengok pendidikan di Negara kaya raya indonesia, apakah anak-anak kecil sudah mendapatkan hak mereka untuk belajar, kita lihat apakah orang-orang yang sakit mendapatkan hak mereka untuk dirawat dan mendapat kesembuhhan.

2.2         Peranan Amerika Serikat dalam Bidang HANKAM Di Indonesia                           

Peranan Amerika Serika tidak hanya pada dalam bidang politiknya saja, tetapi juga pada bidang HANKAM di Indonesia. Hal ini dapat dilihat campur tangannya Amerika Serikat pada masalah-masalah yang ada di Indonesia. Ketika terjadi perundingan pada 1949 di Den Haag yang lebih dikenal dengan Konferensi Meja Bundar, AS menjadi penengah antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan itu akhirnya diakhiri dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, kewajiban Indonesia untuk membayar ‘utang’ perang kepada Belanda, dan penangguhan pembahasan mengenai Irian Barat. Dengan tercapainya KMB ini maka hubungan Indonesia-AS pun membaik.

Pada tahun 1962, saat Indonesia tengah bersitegang dengan Belanda soal Irian Barat. Indonesia mengklaim wilayah itu merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Belanda berpendapat lain, dan tetap menduduki Irian Barat, yang kini dikenal sebagai Propinsi Papua. Dan tampaknya, perselisihan itu akan diselesaikan lewat jalur perang.

Pengaruh-pengaruh Blok Timur di Indonesia mulai dikesampingkan oleh presiden Amerika Serikat pada saat itu yaitu Harry S. Truman di mana konflik kependudukan dan geografi Irian Barat itu sendiri berakar dari adanya kepentingan Amerika Serikat untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara penganut Blok Barat, tetapi dengan adanya peran Soekarno yang bersikap tegas dan tidak mudah untuk diatur, Amerika Serikat menggunakan kesempatan tersebut di mana pada saat itu Indonesia sedang melakukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan terhadap Belanda untuk membantu Belanda mengklaim Irian Barat sebagai daerah yang diklaim Belanda dalam jajahannya agara Indonesia tetap condong ke Blok Barat di bawah pengaruh Belanda.

Bentuk lain dari Doktrin Truman yang berlaku di Eropa juga diaplikasikan dalam penolakan bantuan militer terhadap Indonesia dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Hal ini dikarenakan sikap Soekarno yang juga mendukung komunisme dalam masa Perang Dingin sehingga adanya indikasi bahwa tidak percayanya Amerika Serikat terhadap Indonesia untuk terus berada di Blok Barat. Sedangkan mempertahankan Irian Barat dianggap sebagai suatu sikap atau bentuk perlawanan terhadap imperialisme yang berkepanjangan antara negara-negara Blok Barat tersebut. Kembali ke pemikiran-pemikiran neokonservatif yang dimiliki oleh institusi-institusi Amerika Serikat itu sendiri, perlu diketahui bahwa demokrasi yang menjadi objek penyebaran pemerintah Amerika Serikat, dipercaya menjadi jawaban bagi keinginan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, dan demokrasi dipercaya oleh kaum neokonservatif sebagai hak-hak dasar manusia walaupun kaum neokonservatif sendiri mengabaikan nilai-nilai fungsi sipil yang kritis. Demokrasi juga disalahpahami sebagai suatu sistem yang menguntungkan sebuah negara karena dibebaskannya negara tersebut dari kediktatoran. Hal yang ingin ditekankan adalah kasus Irian Barat dalam pandangan Truman merupakan suatu bentuk kesempatan ataupun eksperimen untuk mempersatukan serta mengayomi pihak militer Indonesia untuk melepaskan diri dari pihak Indonesia.

Berlanjut pada masa pemerintahan Dwight D. Eisenhower di mana adanya keterlibatan seorang agen CIA bernama Allen Pope yang dianggap memiliki peran penting dalam proses intervensi pemerintahan AS di Indonesia dan membuka peluang penting dalam menyibak kabut keterlibatan AS di Irian Barat. Pada tahun 1950 juga bentuk politik Amerika Serikat terhadap Indonesia memiliki beberapa faktor yang relevan dengan adanya permasalah baik di internal maupun eksternal Indonesia dan Amerika Serikat itu sendiri. Seperti tindakan-tindakan sensitive yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat karena adanya gerakan-gerakan yang menjurus kea rah komunisme Blok Timur, lalu pada waktu itu pemerintah Indonesia memperoleh dukungan yang luas dari rakyat beserta instrument-instrumen kenegaraannya yang luas sehingga adanya kecenderungan munculnya pengaruh yang memecah belah, lalu metode politik Indonesia yang tidak sesuai dengan demokrasi Amerika Serikat itu sendiri juga menjadi permasalahan lain dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Indonesia sendiri, kemudian adanya ketidaksenangan pihak Amerika Serikat karena akan adanya gerakan politik yang memperjuangkan Irian Barat (yang pada saat itu masih dijajah Belanda). Sehingga bantuan luar negeri yang Amerika Serikat berikan, tersangkut oleh adanya faktor-faktor tersebut.

Pada tanggal 22 Agustus. Allen Lawrence Pope, penerbang Amerika Serikat yang menjalani hukuman seumur hidup dalam penjara di Indonesia, dibebaskan pada tanggal 2 Juli dan selama beberapa minggu sudah berada di Amerika Serikat….Menurut Reap, pilot itu dibebaskan sebagai bagian dari amnesti umum dan Amerika Serikat tidak memberikan konsesi untuk memperoleh pembebasannya….”

Hal ini memberikan adanya perubahan pandangan pembebasan warga negara Amerika Serikat yang sebelumnya mendapatkan sanksi hukuman seumur hidup menjadi bebas tanpa syarat dan dikembalikan ke negaranya. Keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai perjuangan politik Indonesia pun terkuat melalui penangkapan Allen Pope sebagai agen CIA yang menyamar tersebut.

Dalam Operasi Trikora yang disebut juga sebagai upaya yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Irian Barat. Hal ini terjadi terkait dengan nasionalisme yang ditekankan pada masa pemerintahan Soekarno sehingga pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno (Presiden Indonesia) mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta.[9] Pembentukan berbagai komando dan penyelenggaraan operasi-operasi militer juga diberlakukan Soekarno dalam penanggulangan permasalahan di Irian Barat tersebut.

Kepentingan awal yang mengakar pada masa Perang Dingin tersebut adalah adanya penyebaran demokrasi, Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, kesuksesan penyebaran demokrasi memiliki tiga kerakteristik yang bisa dijadikan sebagai pembanding, yaitu: adanya inisiatif yang datang dari masyarakat yang bersangkutan, bentuk dukungan eksternal hanya bekerja di rezim semi-otoriter yang memerlukan tahap pemilihan serta adanya kebebasan bagi kelompok masyarakat sipil untuk berorganisasi, dan daya penerimaan kekuatan pro-demokrasi dari negara luar, sangat bergantung kepada sejarah spesifik masyarakat dan jenis dari nasionalisme penduduk setempat yang ada.

Peran Amerika Serikat dalam penyebaran demokrasi yang terjadi melalui dan melewati konflik yang terjadi di Irian Barat tersebut berkelanjutan dengan adanya desakan-desakan Amerika Serikat terhadap Belanda untuk terus melakukan perundingan-perundingan dengan pihak Indonesia. Sehingga untuk menghindari konfrontasi yang lebih lanjut, diadakanlah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York, yang dikenal dengan nama Perjanjian New York. Dalam hal inilah peran aktif dan langsung yang dimiliki oleh Amerika Serikat terhadap permasalahan Irian Barat terlihat jelas.

Keterlibatan maupun intervensi Amerika Serikat dalam permasalahan Irian Barat tersebut tidak terlepas dari adanya peran Soekarno sebagai presiden yang memimpin pada masa perjuangan Irian Barat tersebut. Kemudian keterlibatan-keterlibatan Amerika Serikat terlihat jelas melalui adanya peran-peran CIA dan organisasi lainnya dalam proses intervensi politik Indonesia oleh Amerika Serikat sendiri termasuk permasalahan Irian Barat, serta berujung kepada permohonan pembebasan Allan Pope untuk kembali ke Amerika Serikat. Ketakutan Amerika Serikat terlihat di dalam cara penanganan-penanganan permasalahan Irian Barat yang memerlukan rekayasa-rekayasa sosial dalam hal militer dan juga ekonomi, walaupun mendapat perlawanan dari Soekarno itu sendiri. Permasalahan Irian Barat pun dianggap sebagai suatu kesempatan untuk memecah Indonesia untuk kembali di bawah jajahan Belanda sebagai bagian dari Blok Barat di masa Perang Dingin tersebut, di mana kebijakan presiden Amerika Serikat juga berperan di dalamnya pada masa itu.

Maka, Presiden Soekarno, memerintahkan mempersiapkan Operasi Trikora, nama untuk operasi militer dalam rangka pembebasan Irian Barat. Segala sarana tempur dan kekuatan militer mulai digeser ke kawasan Timur, dengan basisnya di Makassar. Meski sempat terjadi bentrokan-bentrokan kecil antara kedua kekuatan militer yang sedang berhadapan itu –termasuk gugurnya Komodor Laut Yos Soedarso di Laut Aru—tapi perang besarnya sendiri tak pernah terjadi. Konflik itu selesai lewat jalur diplomatik, ketika PBB menekan Belanda untuk menyerahkan Irian Barat ke pangkuan Indonesia dan Belanda menurut.                        

Selain masalah irian Barat, Amerika Serikt juga icut ampur dalam masalah Timor-timur. Saat Timor-Timur tidak ingin melanjutkannya integrasi dengan Indonesia, Amerika Serikat ikut campur dalam masah ini melalui lembaga PBB yang pendirinya Amerika Serikat. Suatu usulan PBB dalam penyelesaian Timor-timur yaitu referendum yang menawarkan kepada warga Timor-Timur pilihan antara otonomi dibawah lingkup negara Republik Indonesia atau kemerdekaan ditetapkan berdasarkan perjanjian antara Menteri Luar Negeri Ali Alatas, Sekertaris Jenderal PBB Kofi Annan, dan Menteri Luar Negeri Portugal di New York pada bulan Mei 1999. Referendum tersebut direncanakan akan digelar pada bulan Agustus 1999.  

            Pelaksanaan referendum diyakini didalangi oleh AmrikaSerikat, dibuktika di suatu daerah di Timor-Timur terdapat pemaksaan untuk memilih lepas dari NKRI. Pemaksaan ini dilakukan melalui lembaga yang dibentuk PBB yang bernama UN               yang mengawasi jalannya referendum. Saat dinyatakan Timor-Timur lepas dari NKRI. Amerika Serikat juga tetap ikut campur pada masa dimulailah suau periode transisi menuju kemerdekaan bagi Timor Timur di bawah pengawasan PBB dalam UNTAET (United Nations Transition at East Timor).

Rakyat Indonesia mulai dari kalangan elit sampai bawahnya, secara khusus mengangap PBB (Amerika Serikat khususnya, sebagai pembentuk PBB) dan Australia telah bersikap anti Indonesia dalam pendekatan mereka terhapai isu Timor Timur, serta masalah Irian Barat.

2.3         Peranan Amerika Serikat dalam Bidang Ekonomi di Indonesia             

Setelah Perang Dunia II Amerika Serikat muncul sebagai negara Adidaya dengan kekuatan ekonomi yang kuat dan berpengaruh di dunia. Amerika Serikat memiliki rencana Mashll Plan, dimana Amerika Serikat memberikan pinjaman kepada negara-negara lain agar negara itu dapat diatur oleh Amerika Serikat. Indonesia sebagai objek utama Marshall Plan desain Amerika, planing yang muncul sebagai sebuah ketakutan akut Amerika jika Indonesia berubah menjadi Negara Komunis, Negara yang seirama dengan UniSoviet musuh besar Amerika kala itu. Jelas perubahan Indonesia menjadi Negara komunis akan menjadi sandungan besar bagi perjalanan hidup neokolonialisme yang  Amerika pilih.

Hingga saat ini Amerika Serikat tetap menjalankan Marshall Plan  contohnya, saat terjadi bencana atau krisis moneter Amerika Serikat menjadikan situasi itu sebagai momentum untuk memberikan bantuan atau injaman uang. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk mencar simpati dari negara-negara lain.

BAB III PENUTUP

3.1         Simpulan

          Peranan Amerika Serikat di Indonesia dapat dibagai sesuai bidangnya, yaitu bidang kehidupan politik, kehidupan HANKAM dan kehidupan ekomoni. Pada bidang politik peranan Amerika Serikat telah ada sejak awal jaman kemerdekaan Indonesia. Sikat Amerika Serikat ini dapat dilihat saat kedatangan kembali pihak Belanda ke Indonesia. Ada pihak Amerika Serikat yang juga ikut didalamnya. Selain itu, keikut campuran Amerika Serikat pada politik di Indonesia dapat dilihat saat agresi militer dua,ada tentara Amerika Serikat ikut membantu pihak Belanda, yang merupakan kawan dekat dari Amerika Serikat.

                Pada perkembangannya Amerika Serikat merasa khawatir Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno saat itu, nantinya akan bisa dipengaruh oleh Uni Soviet dengan paham kominisme yang sangat berlainan denagn paham yang dimiliki Ameriak Serikat. Amerika Serikat kemudian beralih haluan dengan mendesak Belanda untuk mau memberikan kemerdekaan yang utuh kepada Indonesia. Sebab Amerika berubah pendapat ini, karena Amerika Serikat khawatir nntinya Indonesia yang merupakan negara deang wilyah strategis dan memiliki sumber daya alam yang melimpah ini ikut pengaruh paham kominis dari Uni Soviet.

            Selain, dalam bidang politik Amerika Serikat juga banyak ikut campur dalam bidang HANKAM di Indonesia ini dapat terlihat pada masalah yang ada di Irian Barat dan Timor-Timur yang terjadi di Indonesia. Sedangkan dalam bidang ekomoninya, Amerika Serikat juga berpengaruh di Indonesia. Sebagai negara berkembang Indonesia. Sangat berpengaruh dengan perekonoman yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat setelah Perang Dunia Ke II memiliki sistem Mashall Paln dimana ia menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan utama menjadi sasaran sistem Mashall Plan di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Ricklefs. M.C,

Notosusanto Nugroho, Sejarah Nasional Indonesia VI, Balai Pustaka, Jakarta, 2009

 http://votreesprit.wordpress.com/2012/01/01/terbongkarnya-jejak-cia-dibalik-sejarah-dan-pemberontakan-di-indonesia/ (diakses tanggal 6 Mei 2014)

http://serbasejarah.wordpress.com/2011/03/20/cerita-amriki-di-prri-dan-cia-di-permesta/ (diakses tanggal 6 Mei 2014)

http://warofweekly.blogspot.com/2011/03/inilah-yang-membuat-belanda-angkat-kaki.html (diakses tanggal 6 Mei 2014)

http://yasirmaster.blogspot.com/2012/03/intervensi-amerika-serikat-dalam.html (diakses tanggal 6 Mei 2014)